Pengertian Politik Etis

Pengertian Politik Etis – Politik etis adalah kebijakan yang pernah di terapkan di Indonesia. Kebijakan ini di sebut-sebut sebagai balas budinya bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Hal itu karena di terapkannya sistem tanam paksa. Namun, apa itu pengertian politik etis? Artikel ini akan membahas mengenai pengertian politik etis, latar belakang politik etis, program politik etis dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalam politik etis.

Pengertian Politik Etis

Pengertian politik etis adalah salah satu kebijakan yang di keluarkan pemerintah. Politik etis ini di sebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kebijakan politik etis ini di terapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Caranya adalah dengan melalui 3 program yang di usung. Ketiga program tersebut adalah irigasi, edukasi dan emigrasi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda, atau Indonesia.

Latar Belakang Politik Etis

Di dalam sejarah bangsa Indonesia, tercatat bahwa Indonesia sudah di jajah oleh pemerintah Belanda. Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama masa-masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah sistem

Sistem tersebut bernama sistem tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian. Bahkan kerugiannya terbilang cukup besar. Kerugian itu meliputi materiil maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa.

Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan. Serta penekanan yang di lakukan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Tanam paksa ini memiliki nama lain yaitu sistem kultivasi atau cultuurstelsel.

Pada saat di berlakukannya sistem tanam paksa ini, masyarakat di atur untuk menyisihkan sebagian hartanya. Sistem tanam paksa membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan sekitar 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut di gunakan untuk menanami komoditas ekspor.

Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh dan tarum. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan di jual. Harga penjualan hasil panennya juga sudah di tetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan atau lahan pertanian di alihkan. Mereka di wajibkan untuk bekerja pada perkebunan milik pemerintah. Waktu pelaksanaan kerjanya selama 75 hari dalam setahun.

Tokoh-tokoh yang Terlibat dalam Politik Etis

1. Pieter Brooshooft

Pieter Brooshooft adalah seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda. Ia mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887. Ia juga mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang di alami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu.

Kesengsaraan yang di alami oleh rakyat pribumi terjadi akibat kebijakan tanam paksa. Selain itu, perkebunan swasta juga menjadi alasan dari kesengsaraan rakyat pribumi. Kemudian Pieter Brooshooft melaporkan hal tersebut pada 12 polisi Belanda. Salah satunya dalam bentuk buku. Buku tersebut berjudul Memorie Over den Toestand in Indie, atau bermakna Catatan Mengenai Keadaan di Hindia. Di dalam buku tersebut, berisi sebuah kritik mengenai para bandar dan pajak.

Meskipun kebijakan politik etis ini sudah berhasil di rumuskan, tetapi ia tetap kecewa. Ia menyayangkan mengenai penerapannya. Hal itu karena menurutnya, penerapan dari politik etis ini penuh dengan sebuah penyimpangan. Kemudian ia pulang ke Belanda. Kepulangannya terjadi pada tahun 1904. Tulisan dari Pieter Brooshooft ini adalah salah satu inspirasi utama dalam terbitnya politik etis. Selain karya yang lain seperti Max Havelaar yang di buat oleh Multatuli.

2. Conrad Theodore van Deventer

Van Deventer adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia datang ke Indonesia menjadi seorang pengusaha perkebunan. Hal itu membuatnya dapat menikmati kekayaannya.

Akan tetapi, meskipun ia menikmati kekayaannya, ia juga berpendapat bahwa perlu adanya perlakuan yang lebih baik. Perlakukan baik tersebut di tujukan untuk masyarakat pribumi Hindia Belanda. Kemudian van Deventer menulis Een Eereschuld yang berarti kehormatan.

Tulisan tersebut di tulis pada tahun 1899. Tulisan tersebut berarti Belanda memiliki sebuah hutang kehormatan. Hutang kehormatan tersebut juga harus di bayar. Terlebih atas kekayaan-kekayaan yang di terima dari penderitaan masyarakat pribumi. Sebagai anggota parlemen, ia juga menyelesaikan laporannya. Laporan tersebut mengenai kondisi Hindia Belanda. Ia menyerahkan laporannya pada Menteri Daerah Jajahan Idenburg. Selain itu ia juga mempermasalahkan kebijakan pemerintah atas kondisi yang terjadi tersebut.

3. Edward dan Ernest Douwes Dekker

Edward Douwes Dekker memiliki nama lain Multatuli. Ia adalah orang yang menulis sebuah buku bernama Max Havelaar. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana masyarakat terlihat terhimpit.

Ia menilai bahwa masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial belanda, sekaligus dari penguasa lokal. Keduanya sama-sama ingin mempertahankan kekuasaannya. Ia juga mempermasalahkan pemerintah yang seharusnya lebih tegas lagi kepada penguasa lokal. Sekaligus membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan para rakyatnya.

Ernest Douwe Dekker atau Setiabudi adalah keturunan dari Edward Douwes Dekker. Ia memperjuangkan kalangan Indo, atau golongan campuran. Pada saat itu, kalangan Indo memang terabaikan di dalam kebijakan politik etis.

Kalangan Indo tidak termasuk ke dalam orang-orang yang di prioritaskan untuk pendidikan politik etis. Akan tetapi, biasa pendidikan ke luar negeri juga terlalu mahal untuk mereka. Ernest Douwes Dekker berharap bahwa pendidikan adalah hal yang dapat di akses oleh semua golongan atau kalangan.

Program Politik Etis

1. Irigasi

Salah satu program politik etis adalah irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan-pembangunan tersebut di gunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia. Di berikan sarana dan dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian. meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani dan lain sebagainya.

2. Edukasi

Program kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program edukasi, di lakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Selain itu, di tingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat.

Di mulai juga pelaksanaan-pelaksanaan pengadaan sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Suhartono di dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan pada masa itu. Sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja.

  •       Hollandsche Inlandsche School (HIS), adalah sekolah dasar untuk masyarakat pribumi.
  •       Europeesche Lagere School (ELS), adalah sekolah dasar untuk anak Eropa dan para pembesar pribumi.
  •       Hogere Burgerlijk School (HBS), adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi siswa lulusan ELS.
  •       Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), adalah sekolah menengah bagi siswa lulusan HIS.
  •       Algemeene Middelbare School (AMS), adalah sekolah menengah atas bagi siswa lulusan HBS dan MULO.
  •       School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), adalah sekolah pendidikan dokter Jawa.
  •       Recht Hoge School, adalah sekolah hukum.
  •       Landbouw School, adalah sekolah pertanian .
  •       Technik Hoghe School, adalah sekolah teknik.

3. Emigrasi

Emigrasi adalah program ketiga dari politik etis. Dan emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda, pada saat itu. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman-pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901.

Itulah ulasan mengenai pengertian politik etis sampai siapa saja tokoh yang terlibat di dalam kebijakan politik etis ini.Semoga Bermanfaat!

By AKDSEO