KEDIRI, Minggu (22/11/2026) – Konsolidasi organisasi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan fondasi untuk membangun kekuatan kelembagaan yang terstruktur, disiplin, dan bertanggung jawab. Semangat itulah yang mewarnai Rapat Koordinasi, Konsolidasi, dan Pembentukan Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB JAYA DPC Kediri, Minggu (22/11/2026), di Aula Outdoor Gumul Ikan Hias, Kabupaten Kediri.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat barisan, menyatukan persepsi, serta memperluas struktur organisasi hingga tingkat kecamatan. Fokusnya jelas: GRIB JAYA tidak boleh hanya dikenal melalui nama besar dan atribut organisasi, tetapi harus mampu menunjukkan keberadaan, kontribusi, dan manfaat nyata di tengah masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Basuki selaku Ketua GRIB JAYA DPC Kediri, agenda konsolidasi ini diarahkan untuk membangun organisasi yang solid, kuat, berintegritas, serta memiliki garis koordinasi dan tanggung jawab yang jelas.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gus Ubet selaku Pembina GRIB JAYA DPC Kediri; Sutrisno, S.H., M.H., Ketua Bidang Hukum GRIB JAYA DPC Kediri; Dedy Luqman Hakim, S.H., Wakil Ketua Bidang Hukum GRIB JAYA DPC Kediri; serta I Wayan Bernische selaku Sekretaris GRIB JAYA DPC Kediri.
Hadir pula para Ketua PAC dari wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri beserta jajaran pengurusnya. Kehadiran perwakilan GRIB JAYA dari Kabupaten Nganjuk turut memberikan warna tersendiri, sekaligus memperlihatkan semangat silaturahmi dan komunikasi lintas daerah dalam satu keluarga besar organisasi.
Konsolidasi ini juga menegaskan kesinambungan koordinasi organisasi di bawah kepemimpinan Ketua GRIB JAYA DPD Jawa Timur, Kasmu, serta Ketua Umum DPP GRIB JAYA, Hercules Rosario Marshal.
PEMBENTUKAN PAC: MEMPERLUAS STRUKTUR, MEMPERTEGAS TANGGUNG JAWAB
Baca Juga di Buletinmedan.com
Salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah pembentukan dan penguatan PAC di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.
Pembentukan PAC bukan sekadar memperbanyak kepengurusan atau memperluas pemasangan atribut organisasi. Lebih dari itu, keberadaan PAC merupakan ujung tombak yang menentukan sejauh mana organisasi mampu membangun komunikasi, menyerap aspirasi, dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
Struktur yang kuat harus dibangun melalui kepengurusan yang jelas, kaderisasi yang terarah, pembagian tugas yang terukur, serta mekanisme koordinasi yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam konteks inilah, penegasan GRIB JAYA sebagai organisasi komando memiliki arti penting. Komando organisasi harus dimaknai sebagai kepatuhan terhadap struktur, AD/ART, keputusan organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban, bukan sebagai pembenaran untuk bertindak di luar hukum.
Soliditas tanpa disiplin akan kehilangan arah. Kekuatan tanpa integritas berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Dan organisasi tanpa manfaat sosial hanya akan menjadi besar dalam nama, tetapi kecil dalam pengabdian.
DEDY LUQMAN HAKIM: KEKUATAN ORGANISASI HARUS BERJALAN SEIRING DENGAN KEPATUHAN HUKUM
Dalam perspektif hukum dan kelembagaan, penguatan organisasi kemasyarakatan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dedy Luqman Hakim, S.H., selaku Wakil Ketua Bidang Hukum GRIB JAYA DPC Kediri, bersama jajaran Bidang Hukum, memiliki ruang strategis untuk mendorong agar setiap aktivitas organisasi senantiasa berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan penghormatan terhadap supremasi hukum.
Landasan konstitusionalnya sangat jelas. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menghormati hak dan kebebasan orang lain, moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Ketentuan tersebut diperkuat oleh:
- UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2017, yang menjadi kerangka hukum penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan.
- Pasal 5 UU Ormas, yang mengatur tujuan pembentukan Ormas, antara lain menjaga nilai agama dan budaya, melestarikan sumber daya alam, memperkuat persatuan, serta mewujudkan tujuan negara.
- Pasal 6 UU Ormas, yang mengatur fungsi Ormas sebagai sarana penyalur aspirasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pemeliharaan nilai agama dan moral.
- Pasal 21 UU Ormas, yang mengatur kewajiban Ormas untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 24, yang memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan mempunyai legitimasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, melakukan advokasi, menyampaikan aspirasi, dan membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Namun, seluruh tindakan tersebut tetap harus dilakukan melalui cara-cara yang sah.
YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI: KEBEBASAN BERORGANISASI BUKAN KEBEBASAN TANPA BATAS
Persoalan kebebasan berserikat dan kedudukan organisasi kemasyarakatan juga telah mendapatkan perhatian Mahkamah Konstitusi.
Dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada 23 Desember 2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi. Hak masyarakat untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab dan kewajiban terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
Putusan tersebut menjadi landasan penting bahwa eksistensi organisasi kemasyarakatan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan kepatuhan terhadap hukum.
Selanjutnya, dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XV/2017, Mahkamah juga menguji ketentuan perubahan UU Ormas melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017.
Kedua putusan tersebut memberikan perspektif konstitusional bahwa kebebasan berorganisasi harus dipahami bersama tanggung jawab hukum dan batas-batas yang ditetapkan konstitusi.
Artinya, semangat satu komando dalam GRIB JAYA tidak boleh dilepaskan dari prinsip negara hukum. Loyalitas kepada organisasi harus tetap berada dalam batas loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.
GRIB JAYA HARUS MENJADI KEKUATAN SOSIAL, BUKAN SEKADAR KEKUATAN MASSA
Ada satu tantangan besar yang harus dijawab oleh setiap organisasi kemasyarakatan: bagaimana mengubah besarnya jumlah anggota menjadi besarnya manfaat bagi masyarakat.
GRIB JAYA Kediri diharapkan mampu mengambil peran dalam berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan advokasi masyarakat. Mulai dari membantu warga yang membutuhkan pendampingan, memberikan edukasi hukum, membangun kepedulian sosial, hingga mengawal persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
Namun, terdapat garis tegas yang harus dipahami seluruh kader: organisasi bukan alat untuk mengintimidasi, bukan lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum, dan bukan institusi yang dapat menempatkan diri di atas hukum.
Apabila terdapat persoalan hukum, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah. Pendampingan masyarakat harus menghormati hak semua pihak, asas praduga tak bersalah, serta kewenangan aparat penegak hukum.
Di sinilah pentingnya peran Bidang Hukum dalam membangun kesadaran bahwa keberanian membela masyarakat harus disertai kecakapan hukum dan tanggung jawab.
SATU KOMANDO, SATU TUJUAN, SATU TANGGUNG JAWAB
Kehadiran jajaran pengurus dari berbagai wilayah, termasuk perwakilan GRIB JAYA Nganjuk, menjadi bagian dari semangat memperkuat hubungan antarkader dan komunikasi lintas daerah.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebesaran organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya anggota, luasnya wilayah, atau kuatnya simbol organisasi.
Ukuran yang lebih substansial adalah kedisiplinan kader, soliditas kepengurusan, integritas kepemimpinan, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di bawah koordinasi Basuki selaku Ketua GRIB JAYA DPC Kediri, dengan garis organisasi yang terhubung kepada Kasmu selaku Ketua DPD GRIB JAYA Jawa Timur dan Hercules Rosario Marshal selaku Ketua Umum DPP GRIB JAYA, penguatan struktur PAC menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih terorganisasi.
Pesan yang harus dibawa pulang seluruh kader dari rapat koordinasi ini sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar:
GRIB JAYA harus solid dalam organisasi, tegas dalam prinsip, berani dalam membela kebenaran, cerdas dalam bertindak, serta tunduk dan patuh terhadap hukum.
Sebab, organisasi yang besar bukan organisasi yang ditakuti karena kekuatannya, melainkan organisasi yang dihormati karena integritas, keberanian, dan pengabdiannya kepada masyarakat.
GRIB JAYA bukan sekadar tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling mampu menjaga kehormatan organisasi dan memberikan manfaat bagi rakyat.
(Red)






